Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PARTAI NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat tengah menyusun kriteria pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Demokrat menyebut paslon yang diusung harus memiliki elektabilitas tinggi.
"Jadi, kalau elektabilitas rendah, lalu tidak bisa punya kontribusi dalam membentuk dan stabilitas koalisi, jangan berharaplah jadi capres-cawapres yang akan kami usung," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan tertulis, Senin (24/10).
Elektabilitas tinggi menjadi syarat utama dalam menentukan paslon. Sebab, koalisi yang dibangun ingin meraih kemenangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca juga: Tim Kecil NasDem-PKS-Demokrat Matangkan Format Koalisi Perubahan
"Kami ingin menang untuk bisa mewujudkan perubahan," ungkap dia.
Terkait nama paslon yang akan diusung, NasDem, PKS, dan Demokrat belum memutuskan. Hal itu masih digodok tim kecil dari masing-masing partai.
"Untuk nama, pada waktunya akan kami ungkap," sebut dia.
Selain menyusun kriteria paslon, NasDem, Demokrat, dan PKS tengah memantapkan strategi pemenangan. Sebab, lawan yang dihadapi nanti tidak mudah untuk dikalahkan.
"Yang mau kami lawan ini tidak bisa dianggap enteng. Maka semua strategi, teknik, dan taktik, termasuk sumberdaya, kami hitung secara matang," pungkas dia. (Ant/OL-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved